Poluakan Warning 167 Desa Masukan Susunan Perangkat Desa Paling Lambat 15 Januari 2017

Plt Kadis BPM PD Minsel Evert Poluakan

Amurang,Lintas– Plt Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Minsel Ever Poluakan, SSTP mengingatkan kepada 167 kepala desa tidak semena-mena mengangkat perangkat desa maupun kepala jaga dan meweteng. Batasan usia maksimal 42 tahun.

“Berkas-berkas perangkat desa ini harus masuk paling lambat tanggal 15 Januari depan,” katanya.

Jebolan STPDN/IPDN ini menegaskan, dalam mengangkat perangkat desa maupun kepala jaga dan meweteng hukum tua harus mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 66 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Undang-Undang (UU) nomor 6 Tahun 2016 tentang desa yang antara lain menegaskan bahwa usia perangkat desa adalah 22—42 tahun dan memiliki ijazah SMA atau sederajat.

“Aturannya sudah jelas, saya tahu para hukum tua sudah tahu. Kalau tidak sesuai aturan, maaf terpaksa akan kami anulir dan harus diganti sesuai dengan amanat peraturan dan perundang-undangan yang ada,” paparnya.
Poluakan tidak menampik bahwa dari 49 hukum tua yang terpilih pada perta demokrasi pemilihan hukum tua (Pilhut) 31 Agustus 2016, banyak yang telah mengangkat perangkat desa tidak sesuai aturan.

“Ketika berkas mereka sudah masuk, kami akan melakukan seleksi. Bila tidak sesuai aturan tentu saja tidak akan kami proses berkasnya dan harus diganti sesuai mekanisme yang ada,” papar mantan Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Minsel ini.

Poluakan memaklumi jika sampai saat ini belum ada desa yang memasukkan berkas lengkap para perangkatnya. “Memang ada beberapa berkas yang mereka harus lengkapi, selain ijasah,” paparnya.
Ia pun memaklumi jika dalam beberapa hari terakhir para perangkat desa berjubel di Polres Minsel untuk mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

“Untuk itulah, kami memberikan waktu sampai pertengahan bulan ini,” kata pria familiar yang dikenal low profile ini.

Sementara itu, Ketua Apdesi Minsel, Jerry Bokau, SSos berharap semua hukum tua di Minsel dapat memperhatikan apa yang menjadi syarat administrasi perangkat desa.

“Kita harus bersyukur, bahwa Minsel masih ada formasi meweteng. Sedangkan, sesuai aturan meweteng tak ada lagi. Namun ternyata bupati masih mengakomodirnya sehingga telah dianggarkan melalui APBD berjalan,’’ pungkas Bokau yang juga Hukum Tua Desa Pakuure III Kecamatan Tenga ini.(tim)

Iklan