Pratasis: DPRD Tidak Perlu Campuri Roling Pejabat

Amurang,LintasSuaraKawanua-Isu jual beli jabatan adalah bentuk kekecewaan orang orang yang tidak diakomodir pada Roling Pejabat dan tidak masuk pada struktur kabinet Pemerintahan CEP-FDW , isu murahan seperti ini tidak pantas ditanggapi oleh Dewan , jika dewan paksakan untuk melakukan  hearing ini akan permalukan citra DPRD.Karena isu murahan ini bukan hal yang  Orgen bagi pihak DPRD Untuk dapat membahas dan membuat hal ini menjadi suatu polemik,  ada baiknya jika Pihak DPRD Minsel mengurus masalah kamar hotel fiktif, inilah permasalahan serius yang harus dibicarakan DPRD Minsel karena hal ini berhubungan dengan uang rakyat.  Dan Biarlah anggota DPRD terhormat  ini menjadi sistem  kontrol Pemerintah untuk hal-hal yang bermanfaat,” Wakil rakyat sebaiknya mengurus hal-hal yang bermanfaat dan dapat memberikan PAD bagi Daerah bukan mengurus isu yang hanya merusak Citra DPRD.”kata Ketua PAMI Perjuangan Noldy Pratasis . Lagi Pratasis Mengatakan, DPRD harus bijak melihat permasalahan bukan hanya mendengar begitu, tampa bukti yang jelas.  DPRD Minsel harus memiliki bukti yang jelas jika ingin melemparkan isu. Karena dengan Isu murahan seperti ini, hanya membuat  pemeritahan gaduh, dan itu disebabkan karena ada oknum yang tidak sepenanggungan, karena tidak dapat bertanggung jawab, apalagi tidak diakomodir disuatu jabatan , dikarenakan prinsip kerja Pemerintah dalam mencari sosok pejabat bukan karena kedekatan dengan Pemimpin  Bupati atau wakil Bupati, atau karena Partai Politik, tapi karena kapasitas dan kwalitas dan bertanggung jawab pada tugas ,itu yang diutamakan Bupati dan Wakil Bupati minsel .” Yang pasti roling Pejabat yang Dilakukan oleh Bupati dan wakil Bupati, itu dinilai dari kinerja, loyalitas kepada Pemimpin, dan Roling sudah Sesuai dengan meknisme dan aturan.” Tutup Pratasis.(hanny)

Iklan