Buru Aktor Politik Demo 4 November

Jakarta,SuaraKawanua-Episode demonstrasi bertajuk ‘Aksi Bela Islam’ di ibukota Jakarta, Jumat lalu, ricuh. Kerusuhan dan penjarahan mewarnai momentum bersejarah ini. Namun, aksi yang diduga diarahkan seperti tragedi 98 ini, berhasil dibungkam. Soliditas Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), menjadi kunci. Indikasi keterlibatan aktor politik, semakin menyembul. Kubu Istana, berang. Dalang di balik tragedi 4 November diburu.
Menjawab arahan Istana, Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) langsung bereaksi. Korps Bhayangkara besutan Jenderal Pol Tito Karnavian menggelar penyelidikan dugaan keterlibatan aktor politik pada demonstrasi yang diwarnai kericuhan dan penjarahan tersebut. “Itu (soal aktor politik), dalam konteks kegiatan penyelidikan, juga didalami intelijen,” jelas Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar di Badung, Bali, Minggu (6/11).
Menurut Boy, penyelidikan berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum pada aksi unjuk rasa. Kepolisian, kata dia, berupaya mempidanakan terduga provokator.”Semuanya harus berlandaskan hukum,” sebut Boy.
Masih mantan Kapolda Banten, pihaknya tengah menelusuri informasi intelijen itu. Boy tak menampik informasi intelijen terkait dugaan adanya aktor politik. Namun, dia enggan membeberkan informasi itu berasal dari intelijen Polri atau lembaga negara lain. “Yang pasti itu bagian dari kegiatan-kegiatan deteksi dini dan intelijen yang dilaksanakan. Tentu aparat dapat mencermati aktivitas itu dengan kegiatan intelijen,” papar dia. Namun, dia belum bisa memaparkan lebih dalam, terkait proses penyelidikan dugaan tersebut. Termasuk, apakah akan memeriksa sejumlah tokoh politik yang dicurigai. “Belum ada hal-hal yang mengarah ke situ (memeriksa aktor politik), ya. Itu masih sumir untuk bisa saya katakan. Tapi yang jelas itu bagian dari kegiatan yang diselidiki,” jelas Boy.
Langkah berani Mabes Polri ini merujuk hasil rapat terbatas terkait kerusuhan yang digagas Presiden bersama Menkopolhukam, Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN, Jumat (4/11). Lewat tengah malam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan hasil rapat tersebut. Pernyataan mengejutkan disampaikan Presiden. Laporan yang diterimanya, demonstrasi damai terkait proses hukum yang melilit Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah disusupi kepentingan lain.
“Menyesalkan kejadian pada bakda Isya yang seharusnya sudah bubar, tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditungganggi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi,” tandas Jokowi di Istana Merdeka, Sabtu (5/11) dini hari.
Meski begitu, Presiden tidak menyebut siapa aktor-aktor politik yang dimaksudnya itu. Namun, itu menjadi sinyalemen bagi kepolisian untuk mengusut dugaan keterlibatan orang di balik layar kerusuhan 4 November.
Terpisah, Menteri Agama RI Lukmam Hakim Saifudin mengapresiasi kedewasaan ratusan ribu umat Islam dalam aksi damai 4 November kemarin. Namun Ia meyayangkan ada oknum yang berusaha memprovokasi massa aksi untuk membuat kericuhan. “Sebetulnya aksi kemarin itu aksi damai dan para penggagasnya setahu yang saya ketahui berniat ingin aksi damai, jadi mereka ingin menyampaikan aspirasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusi karena berunjuk rasa adalah ekspresi setiap warga negara yang memiliki haknya,” jabar Lukman di Kawasan Car Free Day (CFD), Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu.
Lukman sangat menyayangkan adanya insiden yang terjadi sesaat setelah berkumandangnya azan Isya. Ia meyakini adanya provokator di luar massa aksi. Ia mendorong kepolisian untuk mendalami aktor pemicu kerusuhan tersebut. “Namun kita sayangkan setelah isya itu kemudian terjadi insiden. Mudah mudahan aparat penegak hukum kita bisa mendalamai hal tersebut, mengungkap siapa yang melakukan hal hal seperti itu,” tukasnya.
 
JOKOWI DITANTANG
Pernyataan Presiden Jokowi terkait dugaan keterlibatan actor politik di demonstrasi 4 November, memunculkan reaksi sejumlah pihak.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang juga ikut dalam aksi unjuk rasa, tidak tinggal diam dengan pernyataan Jokowi tersebut. Dia menantang Jokowi menyebut aktor politik yang menunggangi aksi damai kemarin. Jokowi harus menyebutkan secara lantang siapa aktornya. “Sebut saja siapa aktornya, supaya tidak ada yang berspekulasi,” tegas Fadli Zon.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan, jika memang benar ada dalang politik yang mendompleng aksi demo, maka pemerintah harus menangkapnya. Fadli juga menambahkan tidak ada pihak yang membiayai massa yang ikut dalam aksi damai kemarin. Mereka datang atas kesadaran sendiri. Tidak hanya itu, dia juga menegaskan bahwa aksi unjuk rasa kemarin murni menuntut penuntasan kasus hukum Ahok, bukan mencoba menggulingkan pemerintahan.
“Kalau ada yang membiayai buka saja. Siapa yang membiayai? Kan ada bukti transfernya. Jika tidak terbukti maka ini artinya menghina rakyat yang datang dari berbagai daerah dengan biaya sendiri.”
Sebelum berlangsung aksi demo 4 November, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba-tiba menggelar konferensi pers. SBY marah lantaran ada yang menudingnya sebagai penggerak massa aksi. Isu ini dikaitkan dengan aktivitas politik putra SBY yakni Agus Harimurti Yudhoyono yang tengah bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta melawan calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
 
‘SERANGAN’ BAGI PEMERINTAHAN JOKOWI-JK
Kisah panjang di balik demonstrasi 4 November, mulai terurai. Aroma kudeta terhadap pemerintahan Jokowi-JK, mencuat.
Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menilai, aksi tersebut tidak hanya bertujuan mendemo pasangannya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dia menduga sebagian pihak ingin menjatuhkan pemerintahan Jokowi-JK melalui kericuhan semalam. “Kalau kita lihat ekskalasinya demo. Kemudian saya mendengarkan pidato Pak SBY sampai dengan tadi malam dengan berbagai macam statement dari berbagai elite politik. Ini arahnya bukan hanya menuju pada Pak Ahok. Arahnya ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah, pemerintahan Pak Jokowi. Ini yang patut kami sayangkan,” tegas Djarot.
Dia menilai demo kemarin bukan hanya ingin menuntut percepatan pengusutan dugaan penistaan agama oleh Ahok. Unjuk rasa tersebut juga bertujuan agar Ahok batal maju di Pilkada DKI 2017. “Masalahnya bukan hanya menyangkut masalah kasus hukumnya Pak Ahok, tapi lebih menyangkut masalah kalau bisa Pak Ahok jangan sampai maju dalam pilgub. Ini karena kasus seperti ini,” ucap Djarot.
Ia meminta pesaing politik Ahok-Djarot agar bertanding secara adil. Lebih baik bersaing dengan mengadu gagasan dan program untuk DKI Jakarta. “Ayolah kalau mau bertanding bersaing yang fair. Katanya kita mau adu gagasan, adu ide, ya adu program, mari yang fair, sudah. Lepaskan saja kami, ini masalah Pilkada DKI. Pilpres nanti 2019, saya minta tolonglah jangan korbankan ambisi-ambisi politik jangka pendek sesaat dengan mengorbankan masyarakat kita, dengan mengorbankan ekonomi kita,” tandas Djarot.
Untuk diketahui, sebelum hari H pelaksanaan unjuk rasa, kabar keterlibatan penumpang gelap dalam aksi ini telah beredar. Gelombang tak terlihat mengintai kursi sang Presiden. Isu Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA) dimainkan. Berhembus kabar, Ahok hanya sebagai sasaran antara. Sederet elit politik negeri disinyalir bermain di wilayah ‘silent operation’.
Kabar tak sedap itu bahkan sampai ke telinga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Rencana demo besar pada 4 November melibatkan pihak yang berambisi menjadi Presiden. Pernyataan Tjahjo Senin (31/10) itu, bertentangan dengan opini yang selama ini beredar bahwa aksi 4 November terkait dengan Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang terjerat kasus dugaan penistaan agama.
Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari meyakini ucapan Menteri Tjahjo soal aksi tersebut berasal dari sumber yang valid. Atas dasar itu, ia pun menengarai demo besar pada 4 November nanti bertujuan menjatuhkan Presiden Joko Widodo. “Saya percaya Mendagri mendapat informasi yang valid, dari sumber yang legitimate dan resmi. Isi statement sudah beredar juga, jadi sudah rahasia umum bahwa demo tanggal 4 sasarannya adalah Jokowi,” tandas Eva. Menurut Eva, Ahok, sapaan Basuki hanya sasaran antara. Sasaran utama dari demo itu tetap mengacu pada Presiden Jokowi.
Pengamat politik Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo memiliki pandangan tersendiri soal itu. Diyakini, aksi 4 November nanti dimotori oleh gerakan-gerakan politik. Gerakan untuk menjatuhkan lawan agar kandidat yang mereka usung bisa memenangkan persaingan yang seakan terlihat baik-baik saja. “Isu SARA muncul di tengah proses Pilkada berlangsung. Sulit untuk mengatakan gerakan 4 November mendatang tidak ada hubungannya dengan Pilkada. Ini ada korelasi dengan Pilkada, meskipun belum ditemukan secara langsung,” ucap Karyono.
Indikasi terlibatnya politik dalam aksi 4 November mulai terlihat ketika Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengunjungi Dewan Perwakilan Rakyat. Kedatangan Rizieq diterima oleh Wakil ketua DPR Fadli Zon. Dalam pertemuan itu ia mendesak DPR mengawal penuntasan perkara dugaan penistaan agama oleh Ahok  yang berjalan di Bareskrim Polri. DPR sendiri tak memiliki wewenang untuk mengawal laporan yang sudah masuk ke Bareskrim. Bareskrim akan menangani kasus yang dilaporkan sesuai dengan aturan mereka. Itulah yang membuat orang berpikir kunjungan Habib Rizieq ke DPR.(ms)

Iklan